JSICOM, JAMBI – Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi dalam masa reses Persidangan III tahun sidang 2020-2021 disambut hangat oleh PLH Gubernur Jambi Bapak H Sudirman SH, MH bertempat di Kantor Gubernur Jambi pada hari Senin (15/2 2021).

Dalam kunjungan kerja kali ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Komisi II DPR RI Bapak H. Syamsurizal SE, MM, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bapak Junirmat Girsang SH, MBA, MH, dan beserta rombongan lainnya.

Sementara itu dari Provinsi Jambi sendiri turut hadir pula Wawako Jambi, Pimpinan Instansi di lingkup Pemprov Jambi, dan jg Kepala Ombudsman Jambi serta tamu undangan.

Pada kesempatan ini pula PLH Gubernur Jambi Bapak H Sudirman menyampaikan tentang 6 pilkada di Jambi yang sudah dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Ke-6 pilkada tersebut adalah 1 untuk pilkada Provinsi Jambi (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) serta 5 pilkada untuk pemilihan Bupati dan Walikota Provinsi Jambi.

Sementara itu dalam pidatonya, Ketua Tim Kerja Komisi II DPR RI Bapak Syamsurizal SE,MM menyampaikan 4 poin penting yaitu :

1. Pilkada serentak yang diadakan di 270 daerah untuk pemilihan 9 Gubernur, 224 pilkada Kabupaten dan 37 kota yang kesemuanya berjalan lancar dan sukses dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

2. Pembinaan kepegawaian terutama netralitas ASN dan bagaimana menjadikan ASN yang berkelas dunia

3. Adanya rencana penerimaan 1 juta guru PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja), 70 ribu tenaga teknis lainnya dan jiga 119 ribu PPPK untuk kebutuhan mendesak seperti tenaga kesehatan dan lain-lain.

4. Peran Ombudsman dalam membantu kelancaran PTSL (Pendaftaran Tanah Sistenatis Lengkap) yang mengarah kepada Surat Tanah Elektronik (E-Sertitikat tanah).

Baca Juga:   Tanda Tangani Pakta Integritas, Danrem Gapu Berharap Dapat Menghasilkan Prajurit yang Berkualitas

Selanjutnya laporan dari Kepala Ombudsman Jambi Bapak Dr. Jafar Ahmad mengenai beberapa hal antara lain yaitu:

1.  Ada 5 daerah (Tanjabtim, Tanjabbar, Tebo, Kerinci dan Sungai Penuh) yang dalam tahap proses MOU dengan Ombudsman

2. Hasil dari kegiatan pengawasan kinerja pelayanan publik di Provinsi Jambi pada tahun 2019 sudah baik. Hanya ada 4 kabupaten (Sarolangun, Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kerinci) yang mendaparkan warna kuning dalam kinerjanya.

3. Adanya 16 laporan tentang BPN pada  tahun lalu mengenai sengketa pertanahan. Laporan tentang BPN ini merupakan laporan terbanyak ke Ombudsman selain pemerintah daerah.

Disamping itu juga, Kepala Ombudsman Jambi menyoroti tentang kecilnya anggaran untuk Ombudsman per tahunnya yang hanya menerima sebesar 150 milyar se-Indonesia dan untuk Ombudsman Jambi mendapatkan jatah 600 juta/tahun (termasuk 200 juta untuk sewa kantor dan 165 juta untuk penyelesaian laporan yang masuk ke Ombudsman). Dengan kata lain dana Ombudsman hanya 1/2 dari dana desa.

Acara tersebut berlangsung sampai pukul 14.00 WIB dan ditutup dengan pertukaran cinderamata antara Komisi II DPR RI dengan PLH Gubernur Jambi

Reporter : Desy Osdywati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here