Beranda OPINI KEZALIMAN BPHTB

KEZALIMAN BPHTB

1131
Ilustrasi
RUMAH dan tanah merupakan hal yang primer bagi manusia, tempat berlindung bahkan untuk mendapatkan penghasilan, menghidupi diri dan keluarga. Maka dari itu di dalam Konstitusi, hukum tertulis yang tertinggi di Republik ini, mengatur Bumi harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Untuk menjalankan amanat Konstitusi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka negara harus mempermudah rakyat untuk mengakses kepemillikan hak atas tanah dan bagunan, apalagi untuk rakyat kecil. Negara wajib memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan hak tersebut, bukan sebaliknya malah membebani rakyat dengan pajak yang sangat memberatkan.
BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) BPHTB masuk sebagai Pajak Daerah Kota/Kabupaten.
Objek Pajak BPHTB adalah adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan meliputi peralihan hak atau pemeberian hak baru baik karena kelanjutan pelepasan hak maupun selain pelepasan hak.
Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena jual beli, hibah, ataupun waris, dan lain-lain (llihat Pasal 85 ayat (2) huruf a UU 28/2009). Sedangkan Subjek Pajak/Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
NPOP dan NJOP PBB
Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP karena jual beli adalah harga transaksi, kesepakatan para pihak, dalam hal ini penjual dan pembeli. Sedangkan hibah dan waris NPOP-nya adalah nilai pasar (lihat Pasal 87 ayat (2) UU 28/2009).
Namun jika nilai transaksi dalam jual beli atau waris atau hibah hak atas tanah dan/atau bangunan tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB.
Misalnya harga transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bagunannya Rp 200 juta, sendangkan NJOP PBB-nya Rp 250 juta, karena NJOP PBB-nya lebih tinggi, maka dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah harga yang tertera dalam NJOP PBB, yakni Rp 250 juta. Akan tetapi jika harga transaksi jual beli lebih tinggi dari NJOP PBB, misalnya Rp 370 Juta, maka yang dipakai untuk pengenaan BPHTB adalah harga transaksi.
BEBAS BPHTB
Agar tidak semua peralihan hak atas tanah dan/bangunan wajib membayar BPHTB, maka diatur Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Besaran NPOPTKP misalnya untuk jual beli ditetapkan paling rendah (minimal) Rp 60 juta untuk setiap Wajib Pajak. Kebanyakan di daerah Kota atau Kabupaten memberlakukan NPOTKP tersebut paling rendah, yakni: Rp 60 juta. Sehingga hanya hak atas tanah dan/atau bangunan paling tinggi Rp 60 juta sajalah yang bebas dari kewajiban membayar BPTHB.
Di Zaman now, harga barang serba mahal, termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan yang terus naik dari waktu ke waktu, sudah sangat jarang ditemukan nilai atau harga hak atas tanah dan/atau bangunan di bawah Rp 60 juta. Artinya mayoritas nilai hak atas tanah dan/atau bangunan di atas Rp 60 juta atau bahkan jauh melebihi Rp 60 juta. Sehingga mayoritas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena pemindahan hak, seperti jual beli, wajib membayar BPHTB.
Patokan Rp 60 juta ini sudah dipakai sejak 1 Januari 2001, hampir 19 tahun yang lalu. Dan NPOPTKP sebesar Rp 60 juta ini masih dipakai hingga saat ini. Dulu NPOPTKP sebesar Rp 60 juta didasari oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mulai berlaku 1 Januari 2001. Sekarang Patokan Rp 60 juta tersebut masih berlaku, digunakan dalam UU 28/2009.
Pada tahun 2001, kita masih banyak menemukan hak atas tanah dan atau bangunan di bawah Rp 60 juta. Banyak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi karena jual beli bebas dari kewajiban membayar BPHTB. Sekarang dengan terjadinya inflasi pada Rupiah dan naiknya harga barang-barang, sudah sangat jarang ditemukan harga atau nilai hak atas tanah dan bangunan di bawah Rp 60 juta, maka dari itu juga jarang terjadi pembelian hak atas tanah dan/atau bangunan yang terbebas dari kewajiban membayar BPHTB.
Selain itu, menurut Pasal 88 ayat (1) UU 28/2009, Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Celakanya kebanyakan di daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia menetapkan Tarif BPHTB sebesar 5%, karena semakin tinggi persentase yang digunakan, maka semakin besar BPHTB yang diterima oleh Kota atau Kabupten sebagai pemasukan daerah.
Kewajiban membayar BPHTB ini tentu sangat memberatkan rakyat yang berpenghasilan pas-pasan atau miskin. Membeli rumah saja mungkin mereka lakukan dengan cara mencicil, kemudian dibebankan pula dengan pajak yang sangat memberatkan. Kewajiban membayar BPHTB bagi rakyat kecil tentu bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Dengan dibebankannya kewajiban membayar BPHTB, bisa saja rakyat kecil gagal untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya, hak atas tanah dan/atau bangunan. Dan ini merupakan kezaliman (ketidak-adilan), yang membuat kesenjangan sosial akan semakin jauh. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Berangkat dari semua itu sudah seharusnya pembentuk UU mengubah besaran NPOPTKP (harga bebas BPHTB) minimal menjadi lebih tinggi berkali-kali lipat dan persentase masksimal tarif BPHTB diturunkan, bila perlu semua itu dihapuskan, agar amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bisa benar-benar dirasakan, yakni hak atas tanah untuk sebesar-besar kemamuran rakyat.
Zul Fadli, S.H., M.Kn.

Oleh: Zul Fadli, S.H., M.Kn.
(Penulis adalah Notaris, PPAT, Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jambi, serta Founder Lingkar Kenotariatan)

Baca Juga:   Tangisan Ayah Galak saat Nikahkan Putrinya, Bikin Terenyuh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here