JAMBISIBER.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) kembali menggelar aksi. Kali ini JPK meminta Kejaksaan Tinggi Jambi segera membongkar dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan oknum pejabat Dinas PUPR, Kamis (04/03).

Yang mana sebelumnya JPK telah melaporkan pengadaan agregat kelas b (Batu split) dari tahun 2017-2019 di Kejaksaan Agung, Senin (15/02).

“Hari ini kami kembali menggelar aksi, yang mana dalam aksi kami ini mendesak Kejati Jambi untuk segera menghentikan praktek-praktek penyimpangan yang merugikan masyarakat, maka dari itu kami meminta dan mendesak Kejati Jambi untuk segera mengusut tuntas kegiatan proyek,” ujar Abdullah selaku Korlap menyampaikan kepada awak media, Kamis (4/3).

Proyek tersebut di antaranya, pembangunan jembatan parit 9 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara dengan pelaksana CV. Tembikar Raya dengan nilai kontrak Rp. 3.447.803.000, dan pembangunan jembatan parit 8 Pangkal Duri TA. 2020 dengan pelaksana CV. Putra Tunggal dengan Nilai kontrak Rp. 3.450.000.000.

Kemudian, rehab saluran tanggul Dir Lahan Ulu DAK Penugasan TA 2020 dengan pelaksana CV. Putra Tunggal dengan nilai kontrak 1.613.830.000.

Pembangunan jembatan parit Bom Nipah Panjang dengan pelaksana CV. Hidayat dengan nilai kontrak Rp. 575.300.000.

Pembangunan jalan Blok C Sabak Timur, dengan pelaksana PT. Eklesia Permata Buana, nilai kontrak Rp. 2.993.346.000.

Pembangunan Puskesmas Pangkal Duri sumber dana DAK Fisik Reguler tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, dengan pelaksana CV. Tembikar Raya, nilai kontrak Rp. 3.471.911.000.

Peningkatan jalan Sungai Jawi Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu dengan pelaksana CV. Barimbing Brother dengan nilai kontrak Rp. 946.210.000, terang Abdullah.

“Karena didalam proyek tersebut adanya dugaan oknum pejabat di Lingkungan Dinas PUPR Tanjabtim yang ikut bermain. Kalau ini benar maka sudah jelas tindakan ini tidak bisa dibiarkan, ujar Abdullah.

Baca Juga:   Gubernur Beri Bantuan Kepada Korban Kebakaran di Mendahara Tengah Tanjab Timur

Abdullah menegaskan, jangan sampai terjadi Operasi Tangkap Tangan Jilid 2. Yang mana sebelumnya hampir seluruh Anggota DPRD terlibat suap RAPBD periode 2014-2019. “Kami tidak ingin Provinsi Jambi diisi para okum-oknum yang korup,” tegas Abdullah

Maka dari itu Kejati jambi harus segera menindak lanjuti instruksi Kepala Kejaksaan Agung RI. Dan Jaksa di daerah harus jeli. Karena menurut Abdullah tidak ada daerah di Indonesia yang tidak ada korupsinya.

“Insya Allah hari Senin kami akan mendatangi BPK Jambi untuk meminta melakukan audit khusus terkait proyek-proyek yang kami suarakan hari ini,” lanjut Abdullah.

Reporter: Eric

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here