Beranda NASIONAL Ini 10 Daerah dengan UMP dan UMK Tertinggi di Indonesia

Ini 10 Daerah dengan UMP dan UMK Tertinggi di Indonesia

275
0

JSICOM, JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun depan. Ini artinya upah minimum 2021, sama dengan upah minimum tahun ini.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam surat itu juga memerintahkan para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerahnya secara serentak pada 1 November 2019.

Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

“Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah seperti dikutip pada Minggu (1/11/2020).

Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemenaker hanya meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya kemerosotan perekonomian nasional.

“Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sejauh ini, ada dua daerah yang tidak mengikuti surat edaran dari Menaker dan tetap menaikkan UMP pada tahun depan, kedua provinsi tersebut yakni DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Sementara DKI Jakarta menerapkan kenaikan UMP dengan prinsip fleksibilitas atau kenaikan upah minimum hanya berlaku untuk perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19.

Berikut UMP dan UMK tertinggi di Indonesia

UMP sendiri merupakan standar ketetapan upah minimum yang ditetapkan oleh kepala daerah setingkat gubernur.

UMP akan dipakai jika suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka upah minimum kabupaten/kota (UMK) dalam batas waktu yang ditentukan, maka gubernur menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut.

Baca Juga:   Tiga Pesawat Hercules C-130 Siap Angkut WNI dari China

Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 yang juga dijadikan dasar penetapan UMP 2021 sebagaimana dikutip dari data Kementerian Ketenagakerjaan.

DKI Jakarta Rp 4.276.349Papua Rp 3.516.700Sulawesi Utara Rp Rp 3.310.723Bangka Belitung Rp Rp 3.230.022Aceh Rp 3.165.030Papua Barat Rp 3.134.600Kepulauan Riau Rp 3.103.800Sumatera Selatan Rp 3.103.800Sulawesi Selatan Rp 3.103.800Kalimantan Utara Rp 3.000.803

Sementara jika dilihat dari UMK, maka kabupaten/kota tertinggi adalah Karawang dengan UMK pada tahun 2020 sebesar Rp 4.594.000

Berikut daftar 10 UMK tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 yang dijadikan dasar penetapan UMK 2021.

Kabupaten Karawang Rp 4.594.000Kota Bekasi Rp 4.589.000Kabupaten Bekasi Rp 4.498.000Seluruh Kotamadya DKI Jakarta Rp 4.276.000Kota Cilegon Rp 4.426.000Kota Depok Rp 4.202.000Kota Surabaya Rp 4.200.000Kota Tangerang Rp 4.199.000Kota Gresik Rp 4.197.000Kabupaten Sidoarjo Rp 3.864.000

Sebagai informasi, kenaikan upah minimum baik, UMP dan UMK, diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

“Sebenarnya untuk upah minimum tahun 2021 itu menggunakan KHL sebagaimana ketentuan yang ada di PP 78 Tahun 2015. PP 78 2015 yang bersumber dari Undang-Undang 13/2003. Undang-undang ini didesain, peraturan pemerintah ini didesain dalam kondisi tidak memprediksi terjadi kondisi seperti adanya pandemi ini,” jelas Menaker Ida.

“Dan kalau kita melihat penetapan nilai KHL yang kita tetapkan itu tidak semua akibat dari penetapan itu tidak semua provinsi akan mengalami kenaikan. Tapi tidak semua juga provinsi akan mengalami penurunan. Jadi sebenarnya posisinya setelah kita diskusikan secara mendalam, mempertimbangkan berbagai hal,” tambah dia.

Dengan demikian, pemerintah pun akhirnya mengambil titik tengah upah minimum 2021 dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Baca Juga:   Kadin: Korban PHK Akibat Corona Mencapai 15 Juta Orang

“Jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum tahun 2021. Ini adalah jalan tengah kita ambil dari hasil diskusi kita di dewan pengupahan nasional. Semoga para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum,” ucap Ida.

Sumber: kompas.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here