Beranda DAERAH Hutan Terus Dijarah, Suku Anak Dalam di Jambi Makin Tersingkir

Hutan Terus Dijarah, Suku Anak Dalam di Jambi Makin Tersingkir

1329
Anak-anak orang rimba (suku kubu) di Jambi. (Ilustrasi/net)
JAMBISIBER, Jambi – Pembalakan liar dan perambahan hutan yang kian masif dan tak terkendali di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi membuat komunitas Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) di daerah itu semakin tersingkir. Hutan–hutan yang semakin gundul dan sumber daya kehidupan di hutan yang kian punah membuat komunitas Orang Rimba di daerah itu kini tidak bisa lagi bertahan hidup secara melangun (berpindah–pindah) di kawasan hutan.
“Orang Rimba yang terpaksa keluar dari hutan dan bermukim di kawasan-kawasan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman insustri (HTI) di daerah itu sering teraniaya karena terlibat konflik dengan petani dan pengusaha. Hingga tahun 2019 sudah puluhan warga Orang Rimba yang meninggal dan terluka akibat terlibat konflik dengan petani dan pengusaha,”kata Ketua Program Pemberdayaan Orang Rimba Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi, Ribert Aritonang di Jambi, Minggu (20/1/2020).
Menurut Robert Aritonang, penyelamatan hutan dan sumberdaya hutan dari pembalakan liar maupun perambahan semakin mendesak guna menyelamatkan kehidupan Orang Rimba yang masih memiliki ketergantungan hidup terhadap hutan.
“Sumber-sumber penghidupan Orang Rimba di hutan seperti binatang buruan, madu, getah kayu dan ikan-ikan sungai perlu dijaga ketersediannya melalui pelestarian hutan. Sumber daya hutan tersebut penting terutama bagi warga Orang Rimba yang belum bisa tinggal menetap dan bertani,” katanya.
Untuk menyelamatkan hutan yang hingga kini masih tetap merupakan habitat utama Orang Rimba, lanjut Robert Aritonang, sangat dibutuhkan sinergitas (kerja sama ) berbagai stakeholders (pemangku kepentingan). Pelestarian hutan untuk kepentingan Orang Rimba tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga mesti didukung pihak pengusaha perkebunan, HTI dan masyarakat.
“Penyelamatan dan pemberdayaan Orang Rimba di Jambi sangat membutuhkan sinergitas antarlembaga secara solid. Penyelamatan Orang Rimba ini tidah bisa diserahkan hanya kepada pemerintah. Swasta, lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan, penegak hukum dan masyarakat perlu bekerja sama melestarikan hutan demi kepentingan Orang Rimba,”ujarnya.
Dijelaskan, berdasarkan catatan KKI Warsi Jambi, kerusakan hutan di Jambi hingga kini sudah mencapai 1,2 juta hektare (ha) atau 57 persen dari luas total kawasan hutan di daerah itu sekitar 2,1 juta ha. Kerusakan hutan di Jambi selama dua tahun terakhir (2017 – 2019) mencapai 20.000 ha. Hutan Jambi yang tersisa saat ini hanya sekitar 900.000 ha atau 43 persen.
“Tingginya kerusakan di Provinsi Jambi antara lain disebabkan kebakaran hutan, pembalakan liar, konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan perambahan hutan,”ujarnya.
Sementara itu antropolog Universitas Diponegoro (Undip) Adi Prasetijo pada diskusi penyelamatan Orang Rimba di Jambi, baru-baru ini menjelaskan, Orang Rimba di Jambi hingga kini masih membutuhkan hutan sebagai tempat bermukim dan sumber penghidupan. Karena itu sumber daya hutan di Jambi harus diupayakan tetap tersedia melalui penyelamatan hutan dari kerusakan agar Orang Rimba tidak kesulitan mendapatkan sumber makanan dan penghidupan seharihari.
“Memang sudah banyak Orang Rimba di Jambi hidup secara menetap di suatu permukiman di luar hutan. Namun waktu melangun Orang Rimba tersebut tidak terlalu lama hingga berbulan-bulan seperti sebelum mereka memiliki permukiman menetap,” katanya.
Dikatakan, Orang Rimba hingga kini masih melakukan tradisi melangun untuk mencari sumber makanan seperi binatang buruan, ikan sungai maupun penghasilan dari hutan, yakni getah, madu dan sumber daya hutan lainnya.
Sementara menurut catatan SP, saat ini sudah ada beberapa perusahaan HTI di Tebo, Jambi yang melakukan program penyelamatan dan pemberdayaan Orang Rimba. Salah satu di antaranya, PT Royal Lestari Utama (RLU). Menurut Manajer Umum PT RLU, Arifadi Budiarjo, pihaknya kini melakukan pemberdayaan terhadap lima kelompok Orang Rimba.
“Kelima kelompok Orang Rimba yang kami berdayakan kami beri pembinaan budi daya pertanian tanaman ekonomi produktif, pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), pemberian kebutuhan pokok dan pemeriksaan kesehatan,”katanya.
Sumber: Suara Pembaruan
Penulis: Radesman Saragih
Baca Juga:   Geram Pertanyakan Apa Bupati Tanjabar Melaksanakan UUD Permendagri No 73 Tahun 2016?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here