Beranda DAERAH Geram Pertanyakan Apa Bupati Tanjabar Melaksanakan UUD Permendagri No 73 Tahun 2016?

Geram Pertanyakan Apa Bupati Tanjabar Melaksanakan UUD Permendagri No 73 Tahun 2016?

108
0

JSICOM, JAMBI – Gerakan Masyarkat Jambi Menggugat (Geram) kembali menyuarakan atas dua pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinon Job-kan oleh bupati pada tanggal 29 Januari lalu.

Dalam hal ini GERAM menyuarakan di depan Kantor Ombusdman RI Perwakilan Jambi pada Rabu tanggal (3/2/21) untuk tindak merekomendasi dan pembatalan keputusan tersebut.

Hapizi Alatas selaku Korlap mengatakan, sesuai UUD Permandagri No 73 tahun 2016 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan persetujuan tertulis untuk melakukan pergantian pejabat dilingkungan pemerintah daerah. Pasal 71 ayat (2), (4) dan pasal 162 ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016. Diduga Bupati Tanjab Barat lakukan penyalahgunaan wewenang, tidak sesuai UUD Permandagri.

“Di sini kami menilai Bupati Tanjung Jabung Barat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Dimana Bupati akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 Februari 2021,” terang Haviz kepada awak media.

Hapizi mengatakan, baik itu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis.

Menyikapi aksi tersebut, Kepala perwakilan Ombudsman Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Pelaksana Harian, Masnur Rachman mengucapkan terimakasih kepada Aliansi Geram yang sudah hadir di Kantor Ombudsman menyuarakan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Di sini saya mewakili Kepala Ombudsman, karena beliau lagi ada kegiatan di Kabupaten Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat. Tadi kami sudah diskusi dengan aliansi Geram. Silahkan nanti Aliansi Geram berkoordinasi dengan pihak korban langsung yang mengalami dugaan penyimpangan prosedur ini,” ujarnya.

“Dan juga silahkan bersurat ke KASN dan ditembuskan ke Ombudsman. Jika nanti tidak ditindaklanjuti silahkan nanti teman-teman dari aliansi Geram baik itu melalui kuasa atau korban langsung untuk melengkapi syarat formil di Ombudsman agar dapat ditindaklanjuti untuk menjadi laporan resmi,” tandasnya.

Baca Juga:   Pelaku Investasi Bodong di Jambi Tertangkap, Kerugian Korban Capai Rp2,1 Miliar

Reporter: Eric

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here