JSICOM, JAKARTA — Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum berkomentar terkait pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10).

Sejak Selasa (6/10), gelombang massa yang melakukan protes terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja sudah kian besar di sejumlah daerah. Misalnya, di Bandung, Lampung, Surabaya, Bekasi, hingga Jambi.

Massa kebanyakan terdiri dari aktivis serikat buruh, mahasiswa hingga pelajar. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kelompok pekerja.

Aksi penolakan tersebut terpantau ricuh di beberapa daerah. Terjadi bentrokan antara massa demonstran dengan aparat keamanan.

Bentrokan sempat pecah antara massa buruh yang bergabung dengan mahasiswa melawan petugas kepolisian di jalan raya kawasan industri Jababeka satu, desa Wangun Harja, Cikarang utara, Bekasi, kemarin siang.

Sebanyak enam mahasiswa Universitas Pelita Bangsa harus dilarikan ke rumah sakit karena dalam kondisi kritis pascabentrok demo di Jababeka.

Tak hanya itu, aksi penolakan UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung turut berakhir rusuh. Bahkan, di Serang, Banten 14 orang terpaksa diamankan oleh polisi dalam aksi tolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Para kelompok buruh terpaksa harus menggelar aksi demonstrasi lantaran kecewa haknya sebagai pekerja tak diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun anggota dewan lewat UU Cipta Kerja.

Mereka menganggap sangat mudah bagi pemerintah mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU yang bakal mengancam keberlangsungan hidup jutaan buruh atau pekerja.

Massa buruh dan mahasiswa berbagai daerah juga sudah mengonsolidasi diri untuk menyiapkan demo besar di berbagai daerah, termasuk di Istana Kepresidenan Jakarta dan gedung DPR, Kamis (8/10).

Tak hanya melalui aksi, serikat buruh melalui Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konsititusi untuk menolak pelbagai beleid kontroversial dalam aturan tersebut.

Baca Juga:   Jumlah Pelamar CPNS Tahun Ini Diperkirakan Capai 4,5 Juta

Opsi itu akan diambil bila pemerintah tetap tutup mata dan telinga terkait penolakan tuntutan buruh agar UU Ciptaker dicabut.

Meski demikian, tak ada sepatah katapun dari Kepala Negara terkait isu panas tersebut.

Pada Senin (5/10), saat DPR mengesahkan Omnibus Law dalam Rapat Paripurna, Jokowi menggelar Acara Peringatan HUT Ke-75 TNI dan Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyerapan Garam Rakyat, di Istana Negara, Jakarta. Di hari itu, Jokowi belum bicara apapun soal RUU Ciptaker.

Keesokan harinya, Selasa (6/10), Presiden mengikuti Rapat Terbatas soal Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi, di Istana Bogor. Tak ada pula pernyataan soal Omnibus Law.

Pada Rabu (7/10), presiden menggelar rapat internal di Istana Bogor seharian. Pada sore harinya, Jokowi terbang ke Solo dengan agenda nyekar atau ziarah ke makam ibunda. Usai ziarah, Jokowi kembali ke Yogyakarta untuk menginap di Istana Kepresidenan Gedung Agung. Ia pun masih belum mengeluarkan pernyataan soal isu tersebut.

Pada Kamis (8/10) pagi, mantan Wali Kota Solo ini langsung terbang lagi dari Bandara Adi Sutjipto, Sleman, menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Agendanya adalah memantau food estate.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin mengatakan kunjungan kerja Jokowi ini sudah dijadwalkan jauh hari sebelum ada rencana aksi demo buruh dan mahasiswa menolak UU Cipta Kerja alias Omnibus Law di depan Istana Negara.

“Agenda presiden untuk Food Estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi besok (hari ini),” klaimnya, kemarin.

Melihat kondisi tersebut, Politikus PKS Tifatul meminta Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap terkait RUU Cipta Kerja mengingat kondisi Indonesia sedang genting karena penolakan yang semakin meluas.

Baca Juga:   Pelayanan Nikah Tutup Sementara Sampai 21 April 2020

“Kalau menurut saya ini keadaan genting, presiden harus berikan sikap, pernyataan yang mengademkan. Karena ini [penolakan] bukan hanya di Jakarta, di Bandung, Tangerang, di Bekasi, tapi di mana-mana. Ini bisa menjalar,” kata mantan Menkominfo ini, kemarin.

Tifatul khawatir gelombang demonstrasi massa secara besar-besaran akan terjadi lagi ke depannya bila Joko Widodo tak bersikap.

Terlebih lagi, kata dia, situasi perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami krisis akibat pandemi Virus Corona. Sehingga, masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi potensial bisa terpantik ikut menyuarakan aspirasinya melalui aksi demonstrasi.

Sumber: CNN Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here