JAMBISIBER.COM – Kementerian Kesehatan RI menetapkan harga tertinggi tes swab PCR menjadi Rp 495 ribu di Jawa-Bali, dan di luar Jawa-Bali Rp 525 ribu. Menyesuaikan aturan tersebut, sejak 17 Agustus 2021 Kimia Farma juga menetapkan harga terbaru untuk tes COVID-19 PCR.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro memastikan penurunan harga tersebut berdasarkan aturan terbaru pemerintah. Adapun penyesuaian harga diberlakukan sesuai dengan maksimal ketetapan harga tertinggi dari Kemenkes RI.

“PT Kimia Farma Tbk dan seluruh anak perusahaannya berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi guna membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19,” tutur dia.

Ia juga menyoroti penyesuaian biaya terbaru tes PCR demi kelancaran peningkatan testing dan tracing di Indonesia.

“Kimia Farma akan mengikuti keputusan pemerintah tentang harga kebijakan tes PCR terbaru. Kimia Farma mendukung untuk mempercepat testing dan tracing yang ujungnya adalah mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” pungkas dia.

Kimia Farma tidak hanya menurunkan harga tes swab PCR, melainkan juga harga tes swab antigen.***

Sumber: Detik com

JAMBISIBER.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan PPKM darurat di Kelurahan Kebonjayanti, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat, Kamis, (15/7/2021). Dalam kunjungan ini, Kapolri melihat perkembangan kasus COVID-19 di wilayah yang terdiri dari 7 RT dengan jumlah penduduk sekitar 700 jiwa.

Dari data yang ia dapat, total konfirmasi kasus COVID-19 di wilayah ini ada 8 kasus dengan total kesembuhan 6 kasus dan kematian dua kasus. Adapun 7 RT di wilayah ini masih dalam zona hijau COVID-19.

Dalam posko PPKM darurat ini, sampai 14 Juli sebanyak 400 warga sudah mengikuti vaksinasi. Posisi posko PPKM mikro yang dekat dengan rel kereta api dan terminal sehingga sangat rentan terpapar COVID-19, namun faktanya saat ini sudah tidak ada kasus COVID-19

Dengan data tersebut, posko PPKM ini mendaparkan prestasi juara pertama di level Polrestabes sebagai PPKM Mikro terbaik dan di level Polda Jabar.

Kapolri pun melihat langkah-langkah setiap instansi di wilayah ini sudah baik dalam menerapkan PPKM darurat.

“Langkah-langkah sudah bagus, kerjasama di PPKM ini sudah bagus antara nakes, perangkat, bhabinkamtibmas dan babinsa,” katanya.

Ia pun meminta meskipun termasuk zona hijau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) agar angka COVID-19 bisa ditekan. Untuk warga yang terpapar harus dirawat dengan baik. Dengan kerja sama yang baik, ia yakin angka penularan COVID-19 bisa ditekan.

“Kuncinya adalah tidak boleh banyak interaksi, maka dari itu diperlakukan PPKM Darurat. Kita tidak mengharapkan ini namun harus menjadi upaya pemerintah mencegah laju pertumbuhan,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan PPKM darurat ini, mantan Kabareskrim Polri ini menyatakan bahwa Polri akan membantu memberikan bantuan sosial kepada warga. Sebanyak 1.000 paket sembako akan disebar untuk warga terdampak PPKM darurat.

“Segera lakukan pendataan pak Kapolsek dan Danramil lalu laporkan Kapolres dan Kapolda untuk segera distribusikan bantuan sosial PPKM darurat,” ujarnya.

Selain meninjau pelaksanaan PPKM darurat, Kapolri juga meninjau posko penyekatan di Gerbang Tol Pasteur. Sebanyak 299 kendaraan roda empat telah diperiksa hingga 14 Juli. Hasilnya 13 kendaraan diputarbalik dan 286 kendaraan boleh melintas.***

Reporter: Erick

JAMBISIBER.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa mobilitas masyarakat di Tol Pasteur, Jawa Barat, mengalami penurunan di minggu pertama dan kedua, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Dilaporkan tadi bahwa terjadi penurunan terkait mobilitas masyarakat yang melintas dari Pasteur minggu pertama turun kurang lebih 23 persen dan minggu kedua kurang lebih 20 persen,” kata Sigit saat meninjau pos penyekatan PPKM Darurat di Gerbang Tol Pasteur, Jawa Barat, Kamis (15/7/2021).

Dengan adanya penurunan mobilitas itu, Sigit menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat karena telah menaati dan memahami penerapan PPKM Darurat.

“Sekali lagi saya terima kasih kepada masyarakat terkait pemahaman dan kepatuhannya terhadap peraturan PPKM Darurat dimana angkanya terus berkurang mohon untuk dipertahankan,” ujar mantan Kapolda Banten ini.

Menurut Sigit, penurunan mobilitas juga dikarenakan faktor masyarakat saat ini telah memahami ketentuan soal kritikal, esensial dan non-esensial. Sehingga, dalam perjalanannya sudah tidak adalagi polemik terkait dengan penyekatan tersebut.

“Terkait dengan polemik dilapangan juga hampir tak ada karena masyarakat sangat paham karena hal ini saya kira sangat bagus tentunya saya minta untuk rekan-rekan media terus membantu mensosialisasikan terkait apa yang dimaksud sektor kritikal dan esensial dan non-esensial supaya masyarakat mengenal betul,” tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyekatan dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan virus corona yang belakangan meningkat. Hal itu juya dilakukan guna melindungi dan keselamatan masyarakat dari penyebaran Covid-19.

“Apabila nanti laju pertumbuhan Covid bisa kita kelola kemudian sudah kita minta vaksinasi digencarkan maka akan terjadi satu titik dimana perlahan-lahan kegiatan ini akan kami kendorkan,” ucap Sigit.

“Sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas. Sekali lagi apa yang kita lakukan pasti membuat masyarakat tidak nyaman, tapi ini semua kita lakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat agar tidaj terpapar dengan laju pertumbuhan covid yang sangat tinggi. Mari kita sama-sama jaga kesehatan jaga keluarga, kita ikuti aturan, ikuti prokes dan ikuti PPKM Darurat,” ucap Sigit mengakhiri.***

Reporter Erick

JAMBISIBER.COM – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden RI Joko Widodo meminta cakupan vaksinasi COVID-19 agar dipercepat sampai 700 ribu orang per hari pada bulan Juni dan 1 juta orang per hari pada bulan Juli.

“Untuk akselerasi vaksinasi disampaikan (Jokowi) agar dipercepat. Beliau meminta agar 700 ribu per hari bulan ini (Juni) bisa disentuh, kemudian satu juta vaksinasi per hari untuk bulan depan (Juli) bisa juga dicapai,” kata Budi pada Konferensi Pers virtual, Senin (14/6).

Untuk mencapai target itu, lanjut Budi, Presiden Jokowi sudah melibatkan TNI dan Polri untuk bekerja bersama pemerintah daerah. Sehingga nantinya sebanyak 600 ribu orang per hari divaksinasi akan dikejar melalui jalur pemerintah daerah sedangkan 400 ribu orang per hari akan dikejar melalui jalur sentral TNI dan Polri.

“Kami diminta untuk memastikan koordinasi yang berjalan dengan baik dan juga supply vaksinnya dilakukan dengan baik,” ucap Budi.

Tak cukup hanya dengan vaksinasi, Presiden Jokowi juga menekankan protokol kesehatan harus dijalankan dengan disiplin sesuai dengan PPKM mikro yang sudah diterapkan. Bahkan Panglima dan Kapolri dimintanya untuk memastikan bahwa impelmentasi di lapangan untuk PPKM mikro benar-benar sudah sesuai dengan yang dirumuskan.

Saat ini banyak terjadi klaster penularan COVID-19 di lingkungan keluarga, khususnya yang disebabkan oleh aktivitas mudik, pariwisata, kemudian juga aktivitas makan. Jokowi meminta agar aktifitas dimana kesempatan membuka masker tinggi ini benar-nenar diperhatikan dan implementasi di lapangan harus diperketat.

Selanjutnya Budi melaporkan beberapa daerah seperti Kudus, DKI Jakarta, dan Bangkalan sudah terkonfirmasi varian virus B1617 atau varian dari India. Virus ini mendominasi karena penularannya lebih cepat walaupun tidak lebih mematikan.

“Ini perlu benar-benar diperhatikan, implementasi di lapangan dan juga akselerasi vaksinasi,” tutur Budi.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, drg. Widyawati, MKM

JAMBISIBER.COM – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Satgassus Polri berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis Sabu seberat 2,5 ton asal jaringan Internasional Timur Tengah, Malaysia dan Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pengungkapkan itu berasal dari tiga lokasi yang berbeda. Pertama di Parkiran Ali Kopi Lampaseh Kota, Kuta Raja, Kota Banda Aceh dan Pantai Lambada Lhok, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini, aparat mengamankan barang bukti seberat 1.278 Kilogram.

TKP kedua, berada di Lorong Kemakmuran, Kecamatan, Meureubo, Kabupaten, Aceh Barat, Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam, dengan barang bukti seberat 1.267 Kilogram. Lalu, TKP ketiga Pertokoan Daan Mogot, Jalan Tampak Siring Jakarta Barat.

“Kami ungkap kurang lebih 2,5 ton narkoba sabu asal Timur Tengah, Malaysia yang masuk ke Indonesia,” kata Sigit dalam jumpa pers di Lapangan Bhayangkara, Rabu 28 April 2021.

Sigit mengungkapkan, pada pengungkapan tersebut, aparat menangkap 18 orang tersangka, dengan rincian 17 diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI) dan satu Warga Negara Asing (WNA) Nigeria. Bahkan, salah satunya harus diberikan tindakan tegas dan terukur atau tembak mati.

Adapun peran dari tersangka tersebut, yakni, tujuh orang sebagai jaringan pengendali. Mereka adalah S, AAM, KNK, AW, HG, A, dan MI.

Lalu, delapan orang sebagai jaringan transporter yaitu, M, MN,
FR, MD, B, UI, R, dan AMF. Dan tiga orang sebagai jaringan pemesan OL, AL, dan SL.

“Tersangka KNK, AW, HG, A, MI, dan AL merupakan terpidana di lapas dengan hukuman diatas 10 tahun dan hukuman mati. Namun mereka masih bisa menjadi pengendali jaringan narkotika internasional,” ujar Sigit.

Sigit menuturkan, 2,5 ton sabu tersebut hasilnya mencapai Rp1,2 triliun. Sementara, hasil pengungkapan barang haram itu setidaknya ada 10,1 juta jiwa yang terselematkan.

“Kalau dari sisi bahayanya maka dengan di amankan 2,5 ton narkoba kami amankan masyarakat 10,1 juta jiwa, yang tentunya bisa diselamatkan dari potensi bahaya narkoba ini,” tutur Sigit.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat (2) jo subsidiar Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.***.

JAMBISIBER.COM – Selama bulan Ramadhan 2021/1442 H, jam kerja Aparatur Sipil Negara akan dikurangi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Jam Kerja Pada Ramadhan 1442 Hijriah Bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam SE Nomor 09 Tahun 2021 itu dijelaskan, terdapat beberapa ketentuan waktu jam kerja untuk ASN.

Untuk instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja menjadi 08.00-15.00 pada hari Senin hingga Kamis.

Adapun jam istirahatnya diberikan waktu pada 12.00-12.30. Sementara untuk hari Jumat, jam kerja pada pukul 08.00-15.30, dengan jam istirahat jam 11.30-12.30.

Sedangkan bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja menjadi pukul 08.00-14.00 pada hari Senin sampai Kamis dan Sabtu, dengan waktu istirahat selama 30 menit dimulai pukul 12.00.

Sementara untuk hari Jumat, jam kerja ASN pada pukul 08.00-14.30, dengan jam istirahat selama 1 jam terhitung mulai pukul 11.30.

Dalam SE itu juga dijelaskan bahwa jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan 1442 Hijriah minimal 32,5 jam dalam satu minggu.

Untuk diketahui, pada hari biasa jam kerja ASN dalam satu hari kurang lebih 7,5 jam dengan total 37,5 jam per pekan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan awal puasa melalui Sidang Isbat Selasa 12 April 2021 dan awal ramadhan jatuh pada Rabu 13 April 2021 besok. (Ron)

JAMBISIBER.COM – JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/3/2021).

Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk meningkatkan sinergitas soal keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Penguatan itu dilakukan di satuan jajaran TNI AL dan Polri.

“Sinergitas kerjasama di operasi utamanya amarinir dan Brimob, Lantamal dengan Polair,” kata Sigit dalam pertemuannya bersama KSAL.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri dan KSAL juga mendiskusikan soal maraknya kejahatan tindak pidana narkoba yang diselundupkan melalui jalur laut atau perairan. Modus pelaku kejahatan itupun untuk mengelabui petugas saat ini beragam, misalnya menyimpan barang haram itu dengan dibungkus kemasan teh.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, dalam penanganan kasus kejahatan di perairan perlu adanya penguatan sinergitas di tingkat bawah hingga atas. Mengingat saat ini banyak jalur perairan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Oleh sebab itu, Sigit menyebut, perlu adanya pembahasan soal dilakukannya pelatihan bersama antara personel Polri dan TNI AL dalam mengamankan perairan Indonesia.

“Bagaimana ada kegiatan pelatihan bersama ada integrasi di tingkat pelaksana. Minimal pernah ada pelatihan bersama,” ungkap mantan Kapolda Banten ini.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono berpandangan perlunya meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri dalam memberangus kejahatan.

“Kerjasama sinergitas AL dengan polisi terutama Polair. Kewenangan yang bukan AL diserahkan ke Polisi. Hal seperti ini dikembangkan dan di tingkatkan dalam sinergitas,” ucap Yudo.

Dengan munculnya fenomena kejahatan di perairan itu, Yudo pun sepakat perlu adanya integritas dari jajaran TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Reporter : Eric

JAMBISIBER.COM – Harga batu baratermal ICE Newcastle ‘ngamuk’ dan menyentuh rekor tertinggi barunya untuk tahun ini. Harga kontrak si batu hitam yang ramai ditransaksikan di bursa berjangka tersebut naik 4,22% di akhir perdagangan minggu ini pada Jumat (19/3/2021).

Dilansir Jambisiber.com dari CNN Indonesia, dalam sepekan harga batu bara termal acuan global tersebut melesat 6,89% dan ditutup di US$ 93,8/ton. Ini merupakan harga tertinggi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Terakhir harga batu bara menyentuh level tersebut pada 8 Maret 2019.

Kenaikan harga batu bara mengekor naiknya harga batu bara domestik China. Di pasar batu bara domestik Cina, harga spot Qinhuangdao 5500kcal FOB NAR naik untuk dua minggu berturut-turut minggu lalu.

Harga acuan spot batu bara dengan kalori 5.500 kcal naik 4,9% menjadi RMB 638/ton. Apresiasi tersebut membuat harga batu bara domestik China tetap di atas batas atas yang disebut ‘zona hijau’ sebesar RMB 500 – RMB 570 per ton.

Zona hijau adalah rentang sasaran harga informal yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang bertujuan untuk memastikan profitabilitas produsen batu bara domestik marjinal serta produsen listrik.

Otoritas China telah mendorong peningkatan pasokan domestik untuk menurunkan harga yang melesat tajam, sementara pelonggaran kontrol impor (dengan pengecualian larangan impor batu bara Australia) juga telah disetujui sejak pertengahan Desember.

Hubungan Australia dengan China memang belum menemukan resolusi. Menurut kabar terbaru, Perdana Menteri Australia Scott Morrison berkata setiap tindakan China untuk tidak mengimpor batu bara berkualitas tinggi asal Australia hanya akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Hubungan Negeri Kanguru dan Negeri Panda yang belum akur sebenarnya akan menguntungkan untuk para penambang dan eksportir batu bara asal Indonesia mengingat China adalah mitra dagang utama RI.

Ekspor bahan bakar mineral termasuk batu bara Indonesia bulan Februari secara volume turun 11% (mom) dibanding bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Februari sebesar 34,2 juta ton sementara di bulan sebelumnya ekspor mencapai 38,5 juta ton.

Namun akibat adanya kenaikan harga batu bara, penurunan volume diimbangi dengan kenaikan total nilai ekspornya. Berdasarkan data BPS, total ekspor bahan bakar mineral RI bulan lalu mencapai US$ 1,97 miliar atau naik 4,92% dari bulan sebelumnya yang hanya US$ 1,88 miliar.

Kenaikan harga batu bara ke US$ 90/ton akan menjadi sentimen positif untuk saham emiten tambang batu bara pada perdagangan hari ini.

Sumber : CNN Indonesia

JAMBISIBER.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam menangkap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi.

“Benar, Jumat (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kendati demikian, Ali belum bisa menjelaskan lebih detail kasus apa yang menjerat Nurdin dan juga siapa saja pihak lain yang turut ditangkap.

“Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan,” ucap Ali.

Saat ini, kata dia, tim KPK masih bekerja dan perkembangannya atas penangkapan tersebut akan diinformasikan lebih lanjut.

“Tim masih bekerja dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua,” kata dia.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.

Sumber: Antara

JSICOM, JAMBI – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Surat edaran bernomor SE/2/11/2021 itu ditandatangani Kapolri pada 19 Februari 2021.

Dalam surat tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Kapolri dalam keterangan tertulisnya, Senin 22 Februari 2021

Listyo menjelaskan penegakan hukum yang berkeadilan tersebut adalah Polri selalu senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri juga diminta pedomani 11 poin diantaranya,

Pertama, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.

Kedua, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

“Ketiga, mengedepankan upaya premtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber,” kata Listyo.

Keempat, dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

Kelima, sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban dan tidak diwakilkan serta memfasilitasi dan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

Keenam, melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim atau Dittipidsiber dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

“Ketujuh, penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara,” ucapnya.

Kedelapan, terhadap para pihak dan atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

Kesembilan lanjut Listyo, korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.

Sepuluh, penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.

Terakhir, dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” tutur Kapolri Listyo. (red)

JSICOM, JAKARTA – Dari data terakhir sebanyak 60 napi di Lapas Sukamiskin positif COVID-19. Dari 60 napi tersebut, satu di antaranya adalah Mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

“Beliau-beliau tanpa gejala (Positif COVID-19),” kata Kepala Lapas Sukamiskin , Asep Sutandar, Minggu (14/2/2021).

Dia mengatakan, bahwa rata-rata napi yang tanpa gejala sejauh ini tidak ada keluhan. “Rata-rata yang OTG (orang tanpa gejala) dan tidak ada keluhan insyaallah akan kembali normal tergantung kondisi fisiknya,” ujarnya.

Terkait penanganan COVID-19 di Sukamiskin, Asep mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dan PMI Kota Bandung. Menurutnya swab masal yang dilakukan merupakan bagian dari langkah pencegahan.

“Warga binaan pemasyarakatan di kami, rata-rata usia di atas 50 tahun. Jelas yang memiliki penyakit penyerta harus dirawat agar ditangani maksimal. Untuk yang orang tanpa gejala isolasi mandiri dengan pengawasan dokter dan Satgas COVID-19 ,” pungkasnya.

Sumber: sindonews.com

JSICOM, Jakarta – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengaku heran dengan alasan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan bahwa dirinya hanya ‘ngopi-ngopi’ saat bertemu dengan kader Partai Demokrat.

Andi menyebut hal itu merupakan tindakan yang keluar garis (off side) jika diibaratkan dalam dunia sepakbola. Sebab jika ingin ‘ngopi’ bisa dilakukan di halaman hotel saja, bukan sampai menyewa kamar yang menandakan bahwa pertemuan itu dilkaukan secara diam-diam.

Andi merasa heran kenapa Moeldoko menyebut pertemuan tersebut dengan ngopi-ngopi, padahal orang yang ditemuinya saja tidak dikenalnya.

“Kalau orang ngopi-ngopi dengan teman akrab, itu baru bisa dipahami. Tapi kalau ngopi dengan orang yang tidak dikenal apanya yang ngopi-ngopi, kan Ini off side. Bukan hanya off side tapi kartu merah. Ini kartu merah kalau sepakbola, harus out (keluar),” ungkap Andi dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (6/2/2021).

Selain itu, dugaan kudeta Partai Demokrat yang dilakukan oleh Moeldoko dianalogikannya dengan isu internasional yang tengah ramai belakangan ini, yaitu Kudeta Myanmar. Hal yang membedakan, kata Andi, kalau di Myanmar Jenderal mengkudeta Presiden dan Menteri, sementara di Indonesia, seorang Jenderal berupaya mengkudeta Mayor.

Bahkan, upaya kudeta yang dilakukan oleh jenderal tersebut dikatakan gagal. Seperti diketahui, sebelum menjabat KSP, Moeldoko merupakan pensiusan militer berpangkat jenderal. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hanyalah purnawirawan TNI berpangkat Mayor.

“Kalau di Myanmar itu jenderal kudeta presiden dan menteri-menteri. Kalau di sini ada jenderal mau kudeta mayor, gagal pula,” ucapnya.

Menurut dia, upaya yang dilakukan Moeldoko gagal lantaran kader-kader partai yang ditemui mantan Panglima TNI itu mengadu ke AHY. Tak tanggung-tanggung, pengakuan para kader sampai dibuatkan berita acara.

Dia memaparkan, para kader itu melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut Moeldoko menyatakan siap menjadi ketua umum. Moeldoko juga mengklaim berupaya merebut 360 DPC dan DPD yang masing-masing ketua dinerikan sejumlah uang agar bisa menggelar kongres luar biasa (KLB).

“Delapan orang datang ke DPP lapor kepada Ketum. Ketum semalam kami habis ditemui Pak Moeldoko di sebuah hotel di Kuningan. Katanya kita mau dikasih penyaluran bencana, tapi sampai di Jakarta. Kemudian yang dibicarakan KLB demokrat, yang intinya, Pak Moeldoko siap menjadi Ketum Demokrat dan sudah mempersiapkan untuk merebut 360 DPC dan DPD lalu kemudian dijanjikan uang,” ucapnya.

“Itu diberita acarakan semu kesaksiannya. Tidak ada angin tidak ada hujan, yang begini tidak bisa ya dibiarkan,” katanya melanjutkan.

Sebelumnya Moeldoko menjawab tudingan rencana pengambilalihan paksa Partai Demokrat. Moeldoko mengakui beberapa kali bertemu dengan kader Partai Demokrat. Namun pertemuan itu hal biasa saja.

“Beberapa kali di rumah saya. Ya ada di hotel, dimana-mana. Tidak pentinglah. Intinya aku datang diajak ketemu. Wong saya biasa di kantor setiap hari menerima orang. Menerima berbagai kelompok di kantor saya biasa saja,” katanya saat konferensi pers, Rabu (3/2/2021).

“Saya cuma ngopi-ngopi, kok jadi begini? Ini biasa-biasa saja,” tukasnya.

Sumber: idtoday.co

JSICOM, Jakarta – Satelit Telkom-3 diperkirakan jatuh kembali ke Bumi pada Jumat kemarin (5/2/2021) antara pukul 14:30 WIB hingga pukul 18:30 WIB. Ini merupakan kali pertama benda antariksa jatuh berukuran besar milik Indonesia.

Satelit ini sebelumnya hilang sesaat usai diluncurkan dari Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, pada 2012.

Berdasarkan siaran persnya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) berkoordinasi dengan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan badan antariksa Rusia, Roscosmos, terkait dengan reentry satelit Telkom-3 itu ke Bumi.

Lapan menjelaskan bahwa Satelit Telkom-3 (COSPAR-ID 2012-044A, NORAD-ID 38744) merupakan satelit buatan ISS Reshetnev, Rusia diluncurkan pada 6 Agustus 2012 dari Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, tetapi masalah teknis menyebabkannya gagal mencapai orbit.

Dr. Rhorom Priyatikanto, peneliti Lapan, menyebut sejak 30 Januari 2021, satelit tersebut telah mencapai ketinggian reentry pada 5 Februari 2021 antara pukul 14:30 WIB hingga pukul 18:30 WIB.

“Terdapat ketidakpastian dalam prediksi waktu jatuh karena objek jatuh secara tak terkendali sehingga orientasi satelit serta hambatan udara yang dialaminya dapat bervariasi. Besarnya hambatan atau pengereman menentukan waktu jatuhnya satelit,” imbuhnya.

Lapan menjelaskan, lokasi jatuh Satelit Telkom-3 belum dapat diprediksi dengan akurat.

Berdasarkan parameter orbit terbaru dengan epoch tanggal 4 Februari 2021 pukul 22:56 WIB, serta berdasarkan jendela waktu reentry yang disebutkan sebelumnya, perkiraan lokasi jatuh Satelit Telkom 3 adalah di sepanjang lintasan yang digambarkan pada peta di bawah ini:

Satelit yang berbobot 1,845 ton ini tidak mengandung bahan radioaktif dan diperkirakan sebagian besar massa satelit akan terbakar saat memasuki atmosfer hingga menyisakan 10% hingga 40% massa awalnya.

Berdasarkan konvensi internasional, negara peluncur bertanggung jawab penuh atas korban/kerugian yang timbul atas benda jatuh antariksa.

Adapun negara peluncur meliputi negara pemilik, negara yang meluncurkan, serta negara tempat peluncuran, sehingga pihak Indonesia dalam hal ini Telkom, sesuai amanat UU 21 tahun 2013, adalah pemilik benda antariksa, telah memiliki asuransi untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi terhadap pihak ketiga dari peristiwa reentry ini.

Jatuhnya Satelit Telkom-3 yang memiliki orbit dengan inklinasi 49,9° diperkirakan memiliki resiko korban jiwa yang amat rendah, yakni sekitar 1:140000.

Lapan menjelaskan, pertimbangan utama perkiraan resiko tersebut adalah distribusi populasi manusia di muka Bumi tahun 2021 serta inklinasi orbit Satelit Telkom-3.

Nilai risiko tersebut jauh di bawah ambang yang mengkhawatirkan, misalnya Amerika Serikat menggunakan ambang 1:10000. Meski demikian, Lapan senantiasa melakukan pengecekan terhadap status objek serta berkoordinasi dengan Telkom Indonesia dan Telkomsat terkait dengan hal ini.

Proses meluruhnya ketinggian suatu benda antariksa juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca antariksa (selain oleh karakteristik benda bersangkutan seperti massa dan orientasi/sikap),” tulis Lapan.

“Untuk mengetahui kondisi cuaca antariksa saat ini bisa dilihat di Space Weather Information and Forecast Services (SWIFTS) di laman swifts.sains.lapan.go.id, Adapun untuk mengetahui benda-benda antariksa buatan yang sedang melintas di sekitar wilayah Indonesia di bawah ketinggian 200 km bisa dilihat di laman orbit.sains.lapan.go.id/index.php/pemantauan-realtime.”

Sumber: cnbcindonesia.com

JSICOM, Jakarta – Pemerintah berkomitmen menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada sejumlah kelompok masyarakat. Tak hanya masyarakat kurang mampu saja yang jadi sasarannya melainkan juga ibu hamil, pelajar, penyandang disabilitas hingga anak-anak juga diikutsertakan sebagai penerima bantuan.

Adapun bantuan ini masih merupakan rangkaian bantuan untuk menekan dampak pandemi COVID-19.

Lalu, apa saja syarat agar anak-anak bisa menerima bantuan tersebut?

Dari informasi Kementerian Sosial di Instagram disebutkan anak-anak yang bisa menerima bansos PKH ini adalah yang berusia 0-6 tahun dan dalam satu keluarga yang menerima maksimal 2 anak.

Total bantuan yang diterima adalah sebesar Rp 3 juta. Nantinya bantuan ini akan disalurkan selama 4 periode. Antara lain Januari, April, Juli dan Oktober.

Bank yang menyalurkan adalah bank BUMN seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Selain anak-anak, dalam PKH ini untuk ibu hamil akan mendapatkan bansos Rp 3 juta, penyandang disabilitas berat Rp 2,4 juta, lanjut usia 70 tahun ke atas Rp 2,4 juta.

Selanjutnya untuk anak sekolah SD/MI/sederajat akan mendapat bantuan Rp 900 ribu. Lalu SMP/MTs/sederajat Rp 1,5 juta. Sedangkan untuk SMA/MA/Sederajat Rp 2 juta.

Sebelumnya Kemensos menyebutkan total BLT PKH 2021 yang dapat diterima dalam satu keluarga mencapai Rp 10,8 juta per tahun.

Syaratnya dalam 1 keluarga, bansos atau BLT PKH 2021 diberikan untuk ibu hamil maksimal untuk dua kali kehamilan, anak usia dini 0-6 tahun maksimal 2 anak, anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, lansia di atas 70 tahun maksimal 1 orang, dan penyandang disabilitas berat maksimal 1 orang.

Sumber: detik.com

JSICOM – Presiden Jokowi dikabarkan memilih Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis. Idham akan memasuki masa pensiun akhir Januari 2021 ini.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid. Dia mengatakan  Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo jadi calon tunggal yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR. “Insya Allah satu nama. Pak Listyo Sigit Prabowo calon kuat dan pantas,” ujar Jazilul saat dihubungi di Jakarta, Senin 11 Januari 2021.

Meski sudah membocorkan nama, dia mengakui DPR belum menerima surat dari Presiden terkait fit and proper test calon kapolri baru.

Komjen Listyo Sigit kini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Nama Listyo tak asing lagi untuk Jokowi, bisa dibilang dia adalah orang terdekat Jokowi karena pernah menjadi Kapolres di kampung halaman Jokowi yakni Solo.

Karier Listyo Sigt sangat moncer. Tak butuh waktu lama, dia menyabet bintang tiga di pundaknya dengan usia 51 tahun dan melangkahi angkatan seniornya yang masih bintang dua.

Dari catatan VIVA, Listyo sering mendapat jabatan dinas di daerah Jawa Tengah. Listyo pertama menjabat sebagai Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Personel Polda Metro Jaya, kemudian Kepala Kepolisian Resor Pati tahun 2009, Kapolres Sukoharjo tahun 2010.

Selanjutnya dia pernah menjadi Wakapolres Semarang, Kapolres Surakata (Solo) tahun 2011. Usai menjaga kampung halaman Jokowi, Listyo dipindahkan dan naik jabatan di Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri  tahun 2012.

Selanjutnya pindah tugas jadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara tahun 2013, Ajudan Presiden Presiden Jokowi tahun 2014.

Kariernya meroket, dua tahun jadi ajudan Jokowi, Listyo mendapat jabatan baru yakni jadi Kapolda Banten tahun 2016. Dua tahun kemudian jadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tahun 2018, dan jabatannya kini Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dari tahun 2019 hingga kini sampai dpilih menjadi calon Kapolri.

Listyo yang lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 tercatat tidak begitu banyak menduduki sejumlah jabatan penting di Krops Bhayangkara ini. Pria kelahiran Ambon Maluku 5 Mei 1969 dan beragama Katolik ini bersinar saat muncul dalam pengumuman penetapan status tersangka Habib Rizieq Shihab di Polda Metro pada Desember 2020 kemarin.

Dia juga yang menangkap buronan terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali, Djoko Tjandra pada 30 Juli 2020. Bahkan, dalam hal ini, Komjen Listyo memimpin langsung tim ke Malaysia guna menangkap Djoko Tjandra

Namun, Listyo diterpa isu oleh anak buahnya sendiri, Irjen Napoleon Bonaparte, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, selaku terdakwa kasus korupsi pengurusan penghapusan red notice Djoko S Tjandra.

“Faktanya saya tak pernah ragu usut tuntas kasus Djoko Tjandra. Siapa pun yang terlibat, kami usut tanpa pandang bulu. Kalau kami terlibat kan logikanya sederhana, tak mungkin kami usut sampai ke akar-akarnya,” kata Listyo.

Sumber: viva

JSICOM, Jakarta – Tim penyelam dari Satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut menemukan bagian tubuh diduga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air PK-CLC register SJ 182 di Kepulauan Seribu.

Pewarta Antara yang mengikuti proses evakuasi, Minggu sekitar pukul 09.40 WIB melaporkan organ tubuh itu diangkat dari bawah air dengan kedalaman 17-20 meter.

Baca juga: TNI Kerahkan Personel dan Alutsista Dalam Pencarian Pesawat Sriwijaya Air SJ-182

Bagian tubuh itu telah tercampur dengan beberapa potongan puing pesawat, yang terus diangkat dari bawah air.

“Masih banyak potongan di bawah air,” kata Dankima Satkopaska Koarmada I, Mayor Laut (P) Edy Tirtayasa saat mengangkat potongan puing dari bawah air.

Edi mengatakan Satkopaska menurunkan empat tim untuk membantu pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di Kepulauan Seribu.

Baca juga: BREAKING NEWS: Hilang Kontak, Pesawat Sriwijaya di Kabarkan Jatuh di Kepulauan Seribu

Satu tim berada di KRI Teluk Gilimanuk, satu tim di KRI Rigel-933 dan dua tim berangkat menggunakan dua sea rider.

“Sebagian penyelam pernah ikut membantu evakuasi pencarian pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang pada tahun 2018 lalu,” tutur Edy.

Sebelumnya, pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki.

Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki.

Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB. Penundaan keberangkatan karena faktor cuaca.

Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas, enam kru aktif dan enam kru ekstra.

Keberadaan pesawat itu tengah dalam investigasi dan pencarian oleh Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Koordinasi langsung dilakukan dengan berbagai pihak, baik Kepolisian, TNI maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sejumlah armada angkatan laut milik TNI dikerahkan, sekitar 10 kapal diterjunkan ke lokasi diduga jatuhnya pesawat di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Di antara kapal-kapal TNI AL yang dikerahkan yakni KRI Teluk Gilimanuk-531 mengangkut para kru SAR dan juga awak media. Lalu KRI Rigel-933 milik Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal).

JSICOM, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak jatuh. Dia menyebut ada 53 penumpang dan 12 orang kru di dalam pesawat tersebut.

“Total penumpang 50 orang bersama 12 kru, yang terdiri dari 40 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi,” kata Budi Karya dalam jumpa pers yang disiarkan via Zoom, Sabtu (9/1/2021) malam.

Baca juga: BREAKING NEWS: Hilang Kontak, Pesawat Sriwijaya di Kabarkan Jatuh di Kepulauan Seribu

Lokasi jatuhnya pesawat diduga di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu. Budi Karya menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan agar pencarian dilakukan secara maksimal.

“Mohon doa restu dari seluruh masyarakat agar proses pencarian dan penyelamatan berjalan dengan lancar. Hotline dari Sriwijaya Air untuk informasi penumpang pada 021-80637817,” ucapnya.

Tim SAR gabungan dari Basarnas hingga TNI-Polri, menurut Budi Karya, telah bergerak ke lokasi dengan mengerahkan kapal-kapal evakuasi.

Pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak di Kepulauan Seribu tidak lama lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta. Situs FlightRadar24 menyebut pesawat itu kehilangan ketinggian 10 ribu kaki dalam 1 menit.

Dipantau dari situs FlightRadar24, pesawat Sriwijaya Air sempat mencapai ketinggian 10.900 kaki. Mendadak, ketinggian berubah menjadi 8.950 kaki, turun ke 5.400 kaki, hingga terakhir terpantau di 250 kaki. Setelah itu, pesawat hilang kontak.

Pesawat ini merupakan jenis Boeing 737-500 dengan nomor registrasi PK-CLC.

Pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak saat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pesawat ini jatuh.

“Ya dekat Pulau Laki,” ucap Budi Karya kepada detikcom, Sabtu (9/1/2021). Dia menjawab pertanyaan apakah dipastikan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak tersebut jatuh.

Sumber: detik.com

JSICOM, Jakarta – Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak dikabarkan hilang kontak. Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengatakan ada pesawat jatuh di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu.

Junaedi menyebut menerima informasi itu sekitar pukul 14.30 WIB. Juanedi mengatakan pesawat tersebut jatuh dan meledak.

Baca juga: Berikut Total Penumpang Pesawat Sriwijaya yang Jatuh

“Iya katanya ada (pesawat jatuh) tadi jam 14.30 WIB. Mungkin saat ini sedang ada pencarian. Infonya ada (pesawat) yang jatuh, meledak di Pulau Laki,” ujar Junaedi kepada detikcom, Sabtu (9/1/2021).

Junaedi menjelaskan Pulau Laki berada di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Tidung. Menurutnya, Pulau Laki merupakan tempat tidak berpenghuni.

“Pulau itu perbatasan Pulau Tidung dan Pulau Lancang, tengah-tengah antara Tidung dan Lancang.

Sebelumnya diberitakan, pesawat Sriwijaya Air hilang kontak saat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Pesawat yang hilang kontak ini adalah Sriwijaya Air SJY 182 dengan registrasi PKCLC.

“Nomor penerbangannya SJY 182, nomor registrasinya PKCLC,” kata Manajer Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Haerul Anwar saat dihubungi detikcom, Sabtu (9/1).

Sumber: detik.com